NIM
: 12/339539/PSA/7316
Artikel dengan judul di atas adalah salah
satu artikel yang dimuat dalam buku “Sultan, Pahlawan dan Hakim”
karya Henri Chambert Loir yang membahas naskah-naskah lama
dari Dunia Melayu. Artikel
yang dibuat sebagai makalah dalam seminar tentang teks-teks dari
Nusantara di Bern Swiss tahun 1993 ini membahas sebuah naskah dari
Pontianak Kalimantan Barat yang berisi dakwaan yang ditujukan kepada
otoritas peradilan agama Islam –mencakup di dalamnya mahkamah
agama, sejumlah menteri Kesultanan, dan sultan sendiri- di daerah
tersebut pada akhir abad ke-19. Dalam artikel ini Loir memaparkan
naskah tersebut dari mulai kondisi fisik sampai isi dari naskah milik
salah seorang kerabat Kesultanan Pontianak itu. Sepintas mungkin
tidak ada yang menarik dari sebuah naskah yang pada`dasarnya adalah
arsip pengadilan. Arsip biasanya identik dengan suatu teks yang
formal dan kering sehingga kurang hidup dibandingkan naskah berupa
karya sastra atau catatan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi Loir
mengungkapkan sejumlah fakta menarik dari naskah arsip ini yang bisa
memberikan kita gambaran kehidupan masyarakat Pontianak pada masa
itu.
Secara garis besar,
artikel Loir ini menguraikan informasi apa saja yang terdapat dalam
naskah dari Pontianak tersebut. Loir memaparkan kasus-kasus apa saja
yang disebutkan di dalamnya dan kepada siapa kewenangan penyelesaian
kasus-kasus itu diserahkan –apakah kepada sultan, mahkamah agama,
atau menteri. Ia menyebrutkan adanya kasus-kasus tentang hak asuh
anak, hibah, warisan, perceraian, dan sengketa tanah. Selain itu ada
juga permohonan dari seseorang kepada sultan agar ia diberi tanah.
Kasus-kasus tersebut dapat dibedakan berdasarkan siapa yang berwenang
memberi putusan. Kasus hak asuh anak, hibah, warisan, dan perceraian
misalnya, adalah kewenangan mahkamah agama. Sedangkan kasus sengketa
tanah menjadi kewenangan sultan. Dalam hal ini ada suatu hal yang
mengherankan bagi Loir bahwa dalam dokumen-dokumen itu tidak
ditemukan satu pun kasus mengenai wasiat, sedekah, dan wakaf yang
merupakan bagian dari kewenangan mahkamah agama. Cukup menarik bahwa
Loir menyatakan dalam dokumen tersebut kasus-kasus perceraian
termasuk kasus yang paling banyak disebut. Kiranya perlu dikaji
mengapa kasus perceraian banyak terjadi, faktor-faktor apa saja yang
mendorong terjadinya perceraian di Pontianak pada masa itu.
Naskah semacam arsip pengadilan agama
Kesultanan Pontianak ini berguna baik untuk memahami fakta kehidupan
masyarakat pada zamannya maupun juga fakta mental (mentifact)
masyarakat ketika itu. Loir mengungkapkan bahwa sebagian besar
dakwaan ditujukan kepada sultan dan diawali dengan kata pembuka
seperti: “Dipersembahkan menghadap ke bawah kaos Sri Paduka duli
yang maha mulia tuanku Sultan yang bersemayam di atas takhta kerajaan
di dalam negeri Pontianak. Ampun tuanku.” (hal. 95). Kalimat
pembuka yang panjang itu menunjukkan kepada kita bagaimana kedudukan
sultan dalam pandangan masyarakat Pontianak pada waktu dakwaan
tersebut diajukan sekitar tahun 1880-an. Kedudukan sultan rupanya
sangat tinggi di mata masyarakat sehingga harus disanjung dengan
gelar “Sri Paduka duli yang maha mulia tuanku Sultan”.
Penghormatan yang sangat tinggi kepada sultan atau raja memang
merupakan hal yang lazim dalam masyarakat kerajaan tradisional –yang
sering pula dijuluki sebagai masyarakat feodal1-
tidak hanya di Pontianak atau Dunia Melayu secara umum tetapi juga
kawasan-kawasan kebudayaan lainnya. Menarik untuk dicermati apakah
kalimat sanjungan kepada sultan di atas adalah cerminan mentalitas
masyarakat yang suka menjilat penguasa? Suatu hal yang mungkin wajar
dalam era kerajaan tradisional namun sepertinya masih terbawa hingga
era negara-bangsa modern sekarang ini. Diajukannya dakwaan kepada
sultan –dan juga berbagai menteri- untuk mendapat penyelesaian
kasus hukum menunjukkan pula kepada kita seberapa besar kekuasaan
sultan. Selain menjadi kepala pemerintahan ternyata sultan pun
memiliki kewenangan dalam bidang peradilan sekalipun ada pula lembaga
peradilan tersendiri. Pemisahan kekuasaan secara tegas antara lembaga
eksekutif dan yudikatif rupanya tidak dikenal oleh kerajaan-kerajaan
di Nusantara, setidaknya jika kekuasaan kehakiman sultan seperti di
Pontianak berlaku pula di daerah-daerah lain. Ide trias
politica memang
relatif masih merupakan barang baru bagi masyarakat Nusantara.
Intervensi penguasa terhadap lembaga kehakiman tampaknya sudah
menjadi budaya yang lazim dan baru belakangan ini saja coba untuk
dihilangkan secara konsisten.
Bila ditinjau secara
keseluruhan, artikel Loir ini cenderung bersifat deskriptif daripada
analisis yang mendalam. Padahal jika dianalisis secara mendalam,
banyak hal yang bisa digali dari dokumen pengadilan Kesultanan
Pontianak ini. Akan lebih mencerahkan jika kasus-kasus yang muncul di
dalam dokumen itu dikaitkan dengan konteks sosial-politik ataupun
sosial-budaya Kesultanan Pontianak akhir abad ke-19 misalnya. Di
samping itu tampak juga adanya kekurangcermatan Loir dalam uraiannya
yang dimuat dalam artikel ini. Ia menyebutkan bahwa 28 % pendakwa
dalam kasus-kasus di dokumen Pontianak ini adalah orang Arab yang
notabene jika kita merujuk pada Encyclopaedie
van Nederlandsch-Indie adalah
golongan minoritas di Pontianak. Klaim ini perlu dikaji ulang karena
dalam konteks Pontianak kebanyakan orang Arab telah berasimilasi ke
dalam masyarakat Melayu. Tidak jelas apakah ia mengambil kesimpulan
demikian karena melihat nama para pendakwa yang menggunakan nama-nama
marga Arab Hadhramaut. Di Pontianak memang banyak terdapat keturunan
Arab bahkan dari kalangan syarif
atau
sayyid2
tetapi umumnya mereka ini sudah melebur menjadi orang Melayu. Oleh
karena mereka telah menjadi orang Melayu maka mereka pun dapat
digolongkan sebagai “pribumi”. Dengan demikian boleh jadi angka
28 % orang Arab yang disebutkan Loir itu lebih tepat jika dimasukkan
ke dalam golongan pribumi.
1
Istilah
yang kurang tepat sesungguhnya karena feodal adalah konsep yang
berasal dari Eropa sehingga belum tentu bisa diterapkan di wilayah
kebudayaan lain.
2
Orang-orang Arab
yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lewat cucunya,
Hasan dan Husein.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar